Dalam
sesi wawancara, Al Haris
menuturkan hari ini adalah peringatan HUT Satpol PP, Damkar dan Satlinmas yang peringatannya
secara bersama karena memang secara kelembagaan merupakan satu kesatuan. “Kita
perlu menyimak beberapa poin terkait arahan dari Bapak Menteri Dalam Negeri RI,
sehingga dengan segera kita bisa menindaklanjuti arahan tersebut,” tutur Al
Haris.
“Salah satu arahan
dari Bapak Menteri Dalam Negeri RI adalah bagaimana kita memperhatikan para
pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah bekerja secata maksimal di
lapangan dalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman dan kenyamanan masyarakat
serta memberikan perlindungan penuh kepada masyarakat,” lanjut Al Haris.
Pada saat menjadi inspektur upacara, Al Haris
membacakan sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri RI, H.Tito Karnavian yang mengatakan,
tema pada tahun ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia
pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi
Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tahun 2023 untuk menghadapi isu Penguatan
Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi.
“Hal ini sesuai dengan
amanat peraturan perundang-undangan dimana peran Satpol PP dan Satlinmas dalam
penyelenggaraan TRANTIBUMLINMAS, yaitu untuk menciptakan situasi/kondisi yang
memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat untuk dapat
melakukan kegiatannya dengan Aman, Tenteram, Tertib dan Teratur yang diharapkan
akan meningkatkan daya tarik dan kemudahan berusaha bagi investor dan pengusaha
lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah,” kata Tito.
Tito mengajak untuk
menjadikan momentum bangkit karena saat ini dunia global sedang berada dalam
fase tidak baik-baik saja, dimana seluruh negara sedang menghadapi ancaman
krisis ekonomi yang tentunya berdampak pada stabilitas kedaulatan suatu negara.
“Saya mengharapkan Kepala Daerah untuk melibatkan Satpol PP dan Satlinmas dalam
implementasi kebijakan kemudahan investasi di Daerah. Perkuat profesionalitas
dan integritas dengan mempertahankan sikap humanis agar memberikan kenyamanan
bagi masyarakat dan para pelaku usaha untuk beraktivitas,” ajak Tito.
Tito juga meminta
untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan konsolidasi penyelenggaraan
ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di daerah dalam
rangka menghadapi agenda Pemilu Tahun 2024 agar tercipta kondisi yang aman,
tertib, demokratis dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Suksesnya
pelaksanaan pemilu ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya kesiapan penyelenggaraan
pemilu, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah, serta kesiapsiagaan dari aparat
keamanan dalam mengantisipasi berbagai macam Potensi Kerawanan Pemilu. Adapun
kerawanan yang perlu diwaspadai bersama dalam menghadapi pilkada antara lain
terkait money politic, keamanan, netralitas ASN, isu sara, dan hoax,”
ujar Tito.
“Saya meminta kepada
Gubernur agar mengkoordinasikan Bupati/Walikota di daerah masing-masing untuk
memerintahkan kepada seluruh jajaran Satpol PP dan Satlinmas untuk meningkatkan
kesiapsiagaan dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta
perlindungan masyarakat, sebelum, pada saat, dan setelah pemungutan suara pada
Pemilu Tahun 2024, demi terciptanya kondusifitas di masyarakat sehingga proses
demokrasi dan pemulihan ekonomi dapat berjalan beriringan,” pungkas Tito. (Red.Respectjambi)
0 Komentar