(RespectJambi.com)– Persoalan pendidikan di Provinsi Jambi tentu mendapatkan
perhatian lebih. Karena pendidikan selain memberikan pengetahuan, tentu juga
diharapkan mampu menciptakan karakter yang baik.
Persoalan
pendidikan juga disorot oleh Pemerintah, tak hanya itu melalui Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, Budi Yako yang merupakan
anggota Komisi IV yang membidangi dunia Pendidikan dan Kesehatan.
Budi menilai serta
melihat langsung terkait pelaksanaan pendidikan hingga ada salah satu Sekolah
Menengah Atas (SMA) yang menerima pelajar dengan melebihi jumlah yang telah
diatur.
“Saya langsung datang untuk melihat langsung keadaan sekolah
saya langsung tanya anak-anak tersebut, rupanya anak tersebut di terima di
sekolah padahal zona nya diatas 1000 Meter, inikan di luar Zona. Dan ada satu
lokal itu 39, ini kan tidak sesuai karena peraturannya satu lokal maksimal 36
saja”, ujarnya saat di konfirmasi pada Rabu (8/3).
Untuk itu,
Komisi IV akan mengundang Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jambi, terkait
dengan dua persoalan tersebut.“Jadi dua persoalan mulai dari zona hingga kelas
yang melebihi batas maksimal, kebetulan saat kami datang Kepala Sekolah yang
bersangkutan itu tidak ada di tempat hingga belum bisa kami konfirmasi”,
ujarnya.
Tak hanya itu, Budi Yako yang merupakan anggota legislatif dari
Dapil Kota Jambi ini juga mempertanyakan kepada Disdik Provinsi Jambi dalam hal
ini terkait skala prioritas. Serta mempertanyakan bagaimana dunia pendidikan di
Provinsi Jambi.
“Pada
prinsipnya saya ingin mempertanyakan mau di bawa kemana dunia pendidikan kita
ini ? Karena kita juga telah turun langsung ke sekolah untuk ambil sampel yakni
SMA Titian Teras dan MAN Cendekia. Mohon maaf ini SMA Titian Teras seolah tak
terawat. Nah ini ada apa ini”, tegasnya.Selain itu ia mengharapkan pemerintah
seharusnya serius dalam menangani persoalan pendidikan saat ini.
“Mohon maaf ini pak Gubernur kita minta untuk serius dengan
dunia pendidikan. Kita lihat saat ini juara satu dan dua sekolah terbaik di
raih oleh Swasta. Nah, ini ada apa kan, mari sama-sama perbaiki dunia
pendidikan saat ini”, imbuhnya.
Politisi
partai Gerindra ini juga menyarankan dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jambi
harus mampu benahi Sumber Daya Manusia (SDM). Karena hampir semua sekolah
kekurangan tenaga pendidik, serta harus mampu memberikan kesejahteraan untuk
guru. Pemerintah harus mempunyai adil dan memberikan feedback, sehingga
pemerintah harus serius untuk menyelesaikan persoalan pendidikan.
“Bagaimana
kualitas pelayanan pendidikan kita ini bisa baik dan maju, kalau tenaga
pendidiknya saja tidak mendapat hak atau upah yang layak, satu jam RP17.500.
Nah itu PTT dan Tenaga Honorer. Saya katakan itu sangat tidak manusiawi, kita
berbicara asas kepatutat dan ini sangat tidak patut. Saya minta pemerintah
untuk memperhatikan ini”, tutupnya.(Red.RespectJambi)
0 Komentar